Perempuan Jadi Kunci Ekonomi Restoratif Indonesia, Ini Rekomendasi Penting dari Kunstkring Dialogue 2026

Iklan Top Ad

Hi Urbie’s! Di balik upaya membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, ada satu pesan yang mengemuka dari Kunstkring Dialogue: Forum Ekonomi Restoratif 2026 di Jakarta: perempuan tidak lagi cukup diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan. Mereka harus menjadi penggerak utama perubahan.

Selama tiga hari, pada 24–26 Juni 2026 di Tugu Kunstkring Palais, Jakarta, para menteri, wakil menteri, kepala daerah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil hingga perwakilan masyarakat adat duduk dalam satu forum. Diskusi mereka berujung pada satu rekomendasi yang sama, yakni pentingnya membangun ekosistem ekonomi restoratif melalui kolaborasi lintas sektor dengan perempuan sebagai aktor sentral.

Forum tersebut menjadi ruang bertemunya berbagai perspektif mengenai masa depan pembangunan Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemulihan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan kesejahteraan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menilai pemberdayaan perempuan tidak mungkin berhasil apabila setiap lembaga bekerja sendiri-sendiri.

“Misalnya, wewenang dan kemampuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) itu terbatas. Ada kewenangan-kewenangan di kementerian lainnya yang akan sangat membantu mendorong pemberdayaan perempuan dan ekonomi restoratif,” ujar Veronica di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, sinergi antarkementerian dan berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting agar perempuan memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, hingga peluang ekonomi.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Program Yayasan Penabulu, Rini D. Nasution.

“Melalui penguatan ekosistem masyarakat sipil, Penabulu Oxfam mengajak para pihak untuk berkolaborasi membangun ekosistem ekonomi restoratif yang mendorong perempuan sebagai pemimpin lokal, pemegang hak (rights holders), pengelola aset produktif, dan agen perubahan dalam komunitasnya.”

Perempuan bukan objek pembangunan

Dalam forum tersebut, para peserta juga menyoroti pentingnya perubahan cara pandang terhadap perempuan dalam kebijakan publik.

Perempuan dinilai tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima program pemerintah, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kapasitas memimpin transformasi ekonomi.

Veronica Tan mengungkapkan, fakta bahwa sekitar 80 persen pelaku UMKM di Indonesia merupakan perempuan menunjukkan besarnya kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan akses yang setara terhadap kesejahteraan.

“Menurut data, 80% UMKM di Indonesia didominasi oleh perempuan, tetapi perempuan masih terpinggirkan dan belum mendapatkan akses yang baik terhadap kesejahteraan. Bicara Indonesia Emas harus bersumber utama pada akses kepada perempuan, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subyek perubahan. Perempuan harus mempunyai akses yang sama untuk pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, juga pada sumber daya alam,” kata Veronica.

Dari desa, perempuan menjaga alam sekaligus ekonomi keluarga

Peran perempuan dalam ekonomi restoratif juga terlihat nyata di sektor pariwisata dan pengelolaan lingkungan.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyebut perempuan sebagai jantung pariwisata restoratif karena memiliki peran besar dalam menjaga budaya, lingkungan, sekaligus menggerakkan ekonomi keluarga di tingkat desa.

“Perempuan adalah jantung pariwisata restoratif. Bagaimana perempuan di desa menjadi pusat pelestarian lingkungan dan penggerak ekonomi keluarga menjadi kekuatan nyata dari ekonomi restoratif,” ujarnya.

Semangat tersebut diterjemahkan dalam berbagai program yang telah berjalan, seperti Kebun Pangan Perempuan (KPP) yang diinisiasi Kementerian PPPA, program agroforestri bambu, hingga Perhutanan Sosial Khusus Perempuan di Nusa Tenggara Timur.

Baca Juga:

• Richard Branson Bela Nadiem Makarim di Tengah Kasus Chromebook, Sebut Reformator Pendidikan yang Tak Layak Diingat Lewat Tuduhan
• Gen Z Viral Karena Pulang Tepat Waktu Saat AC Kantor Rusak, Malas Kerja atau Justru Ubah Budaya Kerja?
• Rumah Bersih Belum Tentu Pikiran Ringan, Psikolog Ungkap Beban Mental Pekerjaan Rumah Tangga

Program-program tersebut tidak hanya mendorong pelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mendukung penurunan angka stunting dan kemiskinan. Ke depan, inisiatif serupa direncanakan diperluas ke sejumlah daerah, termasuk Maluku Utara.

Tantangan perempuan masih nyata

Meski berbagai program mulai berjalan, tantangan yang dihadapi perempuan masih cukup besar. Beban kerja domestik dan keterbatasan akses terhadap lahan produktif menjadi hambatan yang masih sering ditemui.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan pemerintah daerah bersama Kementerian Kehutanan tengah mendorong perluasan akses lahan bagi kelompok perempuan melalui program perhutanan sosial.

“Tantangan yang dihadapi oleh perempuan di manapun adalah kondisi yang sulit dan konsistensi. Seringkali terbentur dengan kerja domestik. Saat ini sedang diusahakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian Kehutanan untuk memberikan lahan produksi dari program perhutanan sosial. Sehingga lahan tersebut bisa digunakan oleh kelompok perempuan untuk memproduksi pangan dan mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga,” jelas Sherly.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani menjelaskan bahwa program perhutanan sosial memang dirancang untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap lahan, modal, dan pasar.

Ia mengungkapkan bahwa administrasi program yang masih berbasis kepala keluarga sering kali membuat perempuan kurang terakomodasi, padahal keterlibatan mereka dalam mengelola kawasan hutan sangat tinggi.

“Program ini berbasis pada administrasi kartu keluarga (KK), sehingga ketimpangan terjadi saat kepala keluarga bukan perempuan. Padahal, perempuan yang bekerja mengakses kawasan hutan dua kali lipat dari laki-laki. Namun, sudah ada satu SK Perhutanan Sosial di NTT seluas 648 hektare yang diberikan untuk 335 orang, di mana 310 adalah perempuan,” tuturnya.

Membangun komitmen bersama

Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL), Monica Tanuhandaru, menjelaskan bahwa Kunstkring Dialogue diprakarsai bersama Penabulu-Oxfam sebagai ruang bertemunya pemerintah, akademisi, masyarakat adat, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun komitmen bersama.

Forum ini menjadi bagian dari pameran “Weaving Wonders: Tenun, Pangan, Energi, dan Perempuan — Dari Warisan ke Kekuatan Ekonomi” yang diselenggarakan Yayasan Uma Nusantara di lokasi yang sama.

Menurut Monica, dialog tersebut menghadirkan sejumlah pejabat publik sebagai panelis, mulai dari Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Dirjen Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Selain pejabat pemerintah, forum juga melibatkan akademisi, pengusaha, perwakilan masyarakat adat, serta inovator muda di bidang ekonomi restoratif seperti Spedagi, Conservana, Collabit, Kagounga, dan Bamboocoop.

Menuju ekonomi yang lebih inklusif

Kunstkring Dialogue 2026 memperlihatkan bahwa membangun ekonomi restoratif tidak cukup hanya melalui kebijakan sektoral. Dibutuhkan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan komunitas lokal agar perempuan memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan peluang ekonomi.

Dengan perempuan sebagai pemimpin lokal, pengelola aset produktif, sekaligus agen perubahan, ekonomi restoratif diharapkan mampu menjadi fondasi bagi pembangunan Indonesia yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas.