Hi Urbie’s,
Pernah bayangkan kalau arah pembangunan pariwisata Indonesia bisa sejalan dari Sabang sampai Merauke, tanpa tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah? Nah, itulah yang sedang diupayakan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) lewat langkah strategisnya baru-baru ini.
Melalui Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinkronisasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Daerah”, yang digelar di Jakarta pada 28 Oktober 2025, Kemenpar berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. FGD ini bukan sekadar pertemuan biasa, tapi menjadi ruang penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan pariwisata yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini Mohammad Paham, menegaskan bahwa sinergi antara RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional) dan RIPPARDA (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah) merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan pariwisata Indonesia. “Keberhasilan RIPPARNAS tidak bisa dilepaskan dari peran aktif pemerintah daerah. Sinkronisasi dengan RIPPARDA menjadi kunci agar kebijakan berjalan efektif di lapangan,” ujar Martini dalam forum tersebut.
Sebagai dokumen arah pembangunan jangka panjang hingga 2045, RIPPARNAS berfungsi seperti kompas besar yang menuntun arah pembangunan pariwisata nasional. Sementara RIPPARDA menjadi panduan bagi daerah untuk menyesuaikan strategi dengan potensi dan karakteristik wilayahnya masing-masing.
Baca Juga:
- Ketika Batik Widayati Ajak Perempuan Mekar dengan Alam dan Jiwa yang Selaras
- 3 Cara Trading Bitcoin untuk Pemula agar Profit Maksimal di 2025
- Efek Minum Susu Berdasarkan Waktu: Beda Jam, Beda Manfaatnya!
Jakarta pun mendapat sorotan khusus dalam diskusi ini. Bukan tanpa alasan—sebagai pusat bisnis, budaya, dan politik, ibu kota memiliki peran strategis sebagai gerbang utama pariwisata Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Jakarta ditetapkan sebagai destinasi pariwisata regeneratif, yakni konsep pembangunan pariwisata yang tak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga memastikan keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan budaya.
Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Istasius Angger Anindito, menjelaskan bahwa pariwisata regeneratif bertujuan menciptakan net positive impact—dampak positif bersih terhadap lingkungan dan masyarakat. “Artinya, aktivitas pariwisata bukan hanya mengurangi kerusakan, tapi justru membantu memulihkan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan Wiwik Satriani dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Menurutnya, Jakarta terus mengembangkan inisiatif pariwisata berkelanjutan, terutama di kawasan Kepulauan Seribu. “Kami berupaya melibatkan komunitas lokal, wisatawan, dan sektor swasta agar pariwisata benar-benar memberikan dampak positif bagi alam dan masyarakat setempat,” ungkap Wiwik.
FGD yang dihadiri 60 peserta ini menjadi bagian akhir dari rangkaian Diseminasi dan Sinkronisasi Strategis Kemenpar tahun 2025 yang telah digelar di delapan daerah, termasuk Sumatera Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Melalui kegiatan ini, Kemenpar ingin memastikan setiap langkah pembangunan pariwisata nasional bergerak seirama—mulai dari kebijakan, pelaksanaan, hingga dampaknya di lapangan.
Bagi Urbie’s yang peduli akan masa depan pariwisata Indonesia, langkah Kemenpar ini jadi harapan baru. Dengan kolaborasi lintas sektor dan sinergi antarwilayah, pariwisata Indonesia tak hanya tumbuh, tapi juga berkelanjutan dan bermakna bagi generasi mendatang.
 lewat langkah strategisnya){kind=link}