Hi Urbie’s! Di tengah meningkatnya ancaman cuaca ekstrem dan krisis lingkungan, kabar tentang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri di Jawa Tengah menjadi alarm serius. Sungai yang membentang dari lereng Gunung Prau hingga bermuara di Laut Jawa ini kini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ironisnya, situasi tersebut justru terjadi saat anggaran pemerintah untuk sektor lingkungan terus mengalami pemangkasan.
DAS Bodri melintasi empat kabupaten—Wonosobo, Temanggung, Kendal, dan Semarang—dengan luas sekitar 652 kilometer persegi. Sungai ini bukan sekadar aliran air biasa, melainkan sumber kehidupan bagi ribuan warga. Dari pengairan sawah hingga pasokan air waduk di Kendal, Bodri memegang peran vital bagi ketahanan pangan dan ekonomi lokal.
Secara geografis, kawasan hulu Sungai Bodri memiliki kontur curam dengan aliran deras yang berfungsi menyerap air hujan. Sementara itu, wilayah hilir berupa dataran rendah yang subur dan padat aktivitas pertanian. Sayangnya, keseimbangan alam tersebut terus terganggu. Kerusakan lahan di hulu, alih fungsi tanah, dan minimnya vegetasi penyangga membuat banjir dan sedimentasi menjadi agenda tahunan yang tak terhindarkan.
Anggaran Menyusut, Risiko Meningkat
Masalah lingkungan ini semakin kompleks ketika data riset menunjukkan realitas pahit dari sisi kebijakan fiskal. Penelitian Tim ARUPA mengungkap bahwa anggaran lingkungan di Jawa Tengah turun drastis, dari 1,53 persen pada 2023 menjadi hanya 1,05 persen di 2025. Lebih memprihatinkan lagi, anggaran khusus pengelolaan sungai anjlok dari Rp1,2 miliar menjadi Rp328 juta—jumlah yang harus dibagi untuk 18 sungai di seluruh provinsi.
Data tersebut dipaparkan dalam sebuah pertemuan yang digelar Lembaga ARUPA di Quest Hotel Simpang Lima, Semarang, Selasa (16/12/2025). Direktur Eksekutif ARUPA, Edi Suprapto, menegaskan bahwa kajian ini bukan sekadar laporan akademik yang berakhir di rak arsip.
“Kegiatan ini adalah bagian dari program pemulihan dan pengelolaan wilayah DAS Bodri agar lebih lestari. Kami berharap studi ini benar-benar dimanfaatkan sesuai kewenangan masing-masing institusi, bukan hanya menjadi tumpukan kertas,” ujar Edi.
Dana Kecil, Dampak Besar
Dalam forum yang sama, Koordinator Nasional Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia, Sidi Rana Menggala, menekankan pentingnya dukungan pendanaan bagi masyarakat desa. Menurutnya, bantuan dana—meski nilainya kecil—bisa berdampak besar jika dirancang dengan skema yang tepat.
Sidi menyebut GEF SGP tidak hanya berperan sebagai donor, tetapi juga katalisator perubahan yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan nyata.
“GEF SGP bukan hanya pendonor, tetapi lembaga yang menampung mimpi masyarakat. Kajian ini bukan sekadar laporan NGO, melainkan laporan akademik yang diharapkan mampu melahirkan kebijakan fiskal atau insentif agar program pelestarian lingkungan bisa berkelanjutan,” jelasnya.
Hulu dan Hilir Tak Bisa Dipisahkan
Persoalan DAS Bodri juga menyoroti lemahnya koordinasi antarwilayah. Plt Kabid Infrastruktur Dinas Pusdataru Jawa Tengah, Lambang Antono, menegaskan bahwa wilayah hilir kerap menjadi korban dari kerusakan di hulu yang tidak ditangani bersama.
“Kendal berada di posisi paling terdampak, mulai dari banjir hingga kiriman lumpur. Karena itu, kami mendorong pembentukan tim kerja agroekologi lintas kabupaten agar pemulihan ini berjalan secara super team, bukan superman,” ujar Lambang.
Ia juga mendorong skema pendanaan kolaboratif, melibatkan pemerintah, sektor swasta melalui CSR, serta lembaga sosial untuk menutup celah keterbatasan anggaran negara.
Baca Juga:
- The Housemaid (2025): Saat Pelakor dan Istri Bersatu dalam Thriller Psikologis yang Bikin Merinding
- Harga Logam Mulia Dunia Terkoreksi Tajam: Emas, Perak, hingga Platinum Dihantam Aksi Ambil Untung
- ChatGPT Kena Pajak! OpenAI Resmi Dipungut PPN oleh DJP
Gotong Royong sebagai Jalan Tengah
Pertemuan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, akademisi, hingga perangkat desa. Semua sepakat bahwa isu lingkungan tak bisa diselesaikan secara parsial. Alam dan ekonomi harus berjalan seiring.
Salah satu poin krusial yang mengemuka adalah perlunya payung hukum di tingkat kabupaten, agar pemerintah desa berani menggunakan dana desa untuk kegiatan seperti penanaman pohon dan perlindungan hutan tanpa takut terhambat birokrasi.
Forum ini juga menyepakati pendekatan bertahap. Proyek percontohan akan dimulai dari sub-DAS berskala kecil untuk membuktikan dampak nyata, seperti berkurangnya sedimentasi dan banjir, sebelum direplikasi ke wilayah lain.
Sebagai investasi jangka panjang, upaya pemulihan DAS Bodri juga akan menyasar dunia pendidikan. Sekolah-sekolah diajak menanamkan nilai cinta lingkungan sejak dini, agar generasi mendatang tak hanya mewarisi sungai, tetapi juga kesadaran untuk menjaganya.
Urbie’s! Di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan iklim, kisah DAS Bodri mengajarkan satu hal penting: ketika gotong royong menjadi fondasi, krisis bisa berubah menjadi peluang keberlanjutan. Sungai ini bukan hanya tentang air yang mengalir, tetapi tentang masa depan yang sedang diperjuangkan bersama.
 Bodri di Jawa Tengah menjadi alarm serius. Sungai yang membentang dari lereng Gunung Prau hingga bermuara di Laut Jawa ini kini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.){kind=link}