Hi Urbie’s! Nama Indonesia kembali menjadi sorotan global. Dalam laporan terbarunya pada 2025, World Bank menempatkan Indonesia di posisi kedua dunia dalam jumlah penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan internasional. Angka ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Indonesia saat ini telah berstatus sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country).
Namun, sebelum kesimpulan ditarik terlalu jauh, penting untuk memahami satu hal krusial: World Bank menggunakan metode penghitungan kemiskinan yang berbeda dari standar nasional. Metode inilah yang menjadi kunci mengapa Indonesia masih masuk dalam daftar negara dengan jumlah penduduk miskin terbesar secara global.
Garis Kemiskinan Internasional Versi World Bank
World Bank tidak menggunakan garis kemiskinan nasional yang ditetapkan masing-masing negara. Sebaliknya, lembaga ini menerapkan International Poverty Line (IPL), sebuah standar global yang memungkinkan perbandingan lintas negara.
Pada 2025, World Bank mengelompokkan garis kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan negara, dengan menyesuaikan Purchasing Power Parity (PPP) atau daya beli masyarakat di setiap negara. Untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia, garis kemiskinan internasional yang digunakan berada di kisaran sekitar USD 6,85 per orang per hari (PPP).
Artinya, siapa pun yang pengeluarannya berada di bawah angka tersebut—setelah disesuaikan dengan biaya hidup—dikategorikan sebagai miskin secara global, meskipun secara nasional bisa saja tidak tercatat sebagai penduduk miskin.
Mengapa Indonesia Terlihat “Lebih Miskin” di Data Global?
Inilah titik krusial yang sering luput dari perdebatan publik. Garis kemiskinan nasional Indonesia jauh lebih rendah dibanding standar World Bank. Garis kemiskinan nasional disusun berdasarkan kebutuhan minimum makanan dan non-makanan di dalam negeri, dengan pendekatan lokal.
Sementara itu, World Bank menilai kemiskinan dari perspektif kesejahteraan global, bukan sekadar kemampuan bertahan hidup. Standar ini mempertimbangkan apakah seseorang memiliki akses layak terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kualitas hidup yang sesuai dengan level ekonomi negaranya.
Akibatnya, jutaan penduduk Indonesia yang secara statistik nasional tergolong “tidak miskin”, tetap masuk kategori miskin dalam penghitungan global. Inilah yang membuat jumlah penduduk miskin Indonesia melonjak dalam laporan World Bank 2025.
Posisi Kedua Dunia Penduduk Miskin dan Tantangan Struktural
Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia secara demografis memang rentan menempati peringkat tinggi dalam statistik global. Namun, posisi kedua dunia ini tetap mencerminkan tantangan struktural yang serius.
World Bank menyoroti bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih berada dalam kelompok rentan miskin, yaitu mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan nasional, tetapi sangat mudah jatuh kembali ke kondisi miskin ketika terjadi guncangan ekonomi.
Faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, kualitas pekerjaan informal, akses layanan publik yang belum merata, serta perbedaan pembangunan antarwilayah menjadi penentu utama.
Baca juga:
- Kenapa Kita Suka Buka Tutup Kulkas Tanpa Alasan? Ini Penjelasan Ilmiahnya, Urbie’s!
- Santi Indri Tembus Screening Humanity, Program Dokumenter Legendaris KBS yang Tayang Sejak Tahun 2000
- Bonus Fantastis SEA Games 2025, Martina Ayu Pratiwi Cetak Sejarah dengan Raihan Rp3,4 Miliar
Status Negara Menengah Atas, Tapi Belum Merata
Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas sering kali disalahartikan sebagai tanda kesejahteraan yang merata. Padahal, World Bank menegaskan bahwa kenaikan status pendapatan tidak otomatis menghapus kemiskinan.
Justru, ketika sebuah negara naik kelas, standar hidup yang diharapkan juga meningkat. Dalam konteks inilah, metode World Bank berfungsi sebagai alarm global—bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Bukan Sekadar Angka, Tapi Arah Kebijakan
World Bank menggunakan data kemiskinan internasional bukan untuk memberi label negatif, melainkan sebagai alat evaluasi kebijakan jangka panjang. Dengan metode ini, pemerintah didorong untuk tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrem, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kelas menengah bawah.
Isu seperti upah layak, produktivitas tenaga kerja, perlindungan sosial adaptif, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi kunci utama keluar dari jebakan kemiskinan global.
Sorotan Internasional dan PR Nasional
Masuknya Indonesia dalam posisi kedua dunia dalam jumlah penduduk miskin versi World Bank menjadi sorotan internasional karena menunjukkan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Bagi Indonesia, laporan ini seharusnya tidak dibaca sebagai vonis, melainkan sebagai cermin evaluasi. Tantangan kemiskinan kini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi soal kemampuan warga negara menikmati standar hidup yang layak sesuai dengan status ekonomi nasionalnya.
Memahami Data, Menyusun Solusi
Bagi Urbie’s, memahami metode penghitungan World Bank penting agar diskursus publik tidak terjebak pada narasi simplistik. Indonesia tidak tiba-tiba “lebih miskin”, tetapi standar pengukuran kesejahteraan global memang semakin tinggi.
Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya menurunkan angka kemiskinan versi statistik, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa di dapur, sekolah, dan layanan kesehatan masyarakat.
Di situlah makna sesungguhnya dari data World Bank 2025: bukan sekadar peringkat, melainkan panggilan untuk pembenahan berkelanjutan.
