Hi Urbie’s!, rokok elektrik atau vape selama ini dikenal sebagai alternatif rokok konvensional. Namun, kini Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan sikap yang lebih tegas terhadap produk tersebut. Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, penggunaan vape dinyatakan haram, termasuk aktivitas memproduksi dan memperjualbelikannya.
Ketetapan ini menjadi perhatian karena cakupan fatwanya tidak berhenti pada pengguna. Seluruh rantai aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik turut masuk dalam ketentuan hukum yang ditetapkan Komisi Fatwa MUI.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 Resmi Ditetapkan
Fatwa tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape tersebut ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026. Keputusan ini ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub.
Ketetapan tersebut kemudian diumumkan melalui kanal resmi MUI pada Senin, 9 November 2026.
Dalam dokumen tersebut, rokok elektrik dijelaskan sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lain yang memanaskan zat tertentu hingga menghasilkan aerosol atau uap untuk dihirup pengguna.
Bahan yang disebut dalam definisi itu antara lain nikotin, gliserin, dan penambah rasa. Nikotin juga menjadi salah satu perhatian MUI karena memiliki sifat adiktif serta dampak negatif terhadap sistem saraf.
Tiga Ketentuan Hukum Vape dalam Fatwa MUI
Ada tiga ketentuan hukum utama yang tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
Pertama, menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. MUI menyebut alasan kesehatan, kerusakan lingkungan, serta upaya pencegahan agar perangkat tersebut tidak menjadi sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Baca juga:
- Koruptor Bisa Dihukum Mati? MUI Dorong Hukuman Ekstrem untuk Korupsi yang Bikin Negara Rugi
- Resmi! Lebaran 2026 Jatuh pada 21 Maret, Ini Hasil Sidang Isbat yang Ditunggu Urbie’s
Kedua, penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.
Ketiga, aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram. Artinya, ketentuan fatwa tidak hanya ditujukan kepada orang yang mengisap vape, tetapi juga menyentuh aktivitas bisnis di balik produk tersebut.
MUI Minta Pemerintah Susun Aturan Pelarangan Vape
Di luar ketentuan hukum, MUI juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait. Salah satunya, Presiden bersama DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
MUI juga mendorong pemerintah mengambil langkah untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dinilai diperlukan agar kebijakan pengendalian vape tidak berjalan sendiri-sendiri.
Rekomendasi lain menyasar pengawasan produk. MUI meminta BPOM memperketat pengawasan rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum. Kementerian Perindustrian juga diminta mengevaluasi perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat tersebut.
Selain itu, MUI mengajak organisasi Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai bahaya vape, terutama kepada anak-anak dan remaja.
Fatwa Haram Vape dan Langkah Selanjutnya
Penting dipahami, fatwa keagamaan dan aturan hukum negara merupakan dua hal berbeda. Dalam fatwa yang diterbitkan ini, MUI merekomendasikan penyusunan undang-undang pelarangan vape beserta sanksinya kepada pemerintah dan DPR.
Dengan demikian, rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa MUI mendorong adanya pengaturan lebih lanjut melalui kebijakan pemerintah. Fatwa ini sendiri menetapkan ketentuan hukum Islam mengenai penggunaan, penyalahgunaan, produksi, dan perdagangan vape.
Bagi masyarakat, pesan yang disampaikan MUI cukup jelas: penggunaan rokok elektrik perlu dihindari, sementara perlindungan anak dan remaja dari paparan serta ketergantungan nikotin menjadi perhatian bersama.
Kini, perkembangan berikutnya berada pada langkah pemerintah dan lembaga terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Apakah pelarangan vape akan masuk ke regulasi nasional dengan sanksi khusus? Hal itu masih menunggu proses kebijakan selanjutnya.
