Hi Urbie’s!, kabar membanggakan datang dari panggung diplomasi internasional. Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Penunjukan ini bukan sekadar posisi simbolik, melainkan pengakuan atas konsistensi peran Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat global.
Keputusan tersebut ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada Kamis, 8 Januari, di Jenewa. Jabatan prestisius ini akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, yang akan memimpin salah satu badan paling strategis di bawah naungan PBB.
Proses Pemilihan dan Dukungan Kawasan Asia-Pasifik
Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan tingkat kawasan oleh Asia-Pacific Group (APG), kelompok regional yang terdiri dari negara-negara Asia dan Pasifik. Dari proses tersebut, Indonesia muncul sebagai pilihan utama dan kemudian dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Menariknya, Sidharto Reza Suryodipuro menjadi satu-satunya kandidat yang diajukan APG, menandakan tingkat kepercayaan yang tinggi dari negara-negara di kawasan terhadap Indonesia.
Langkah ini sekaligus mencerminkan posisi Indonesia sebagai salah satu aktor penting di kawasan Asia-Pasifik yang dinilai mampu menjembatani kepentingan negara berkembang dan maju, khususnya dalam isu-isu sensitif terkait hak asasi manusia.
Rekam Jejak Sidharto Reza Suryodipuro
Urbie’s!, sosok yang akan memimpin Dewan HAM PBB ini bukanlah figur baru di dunia diplomasi. Sidharto Reza Suryodipuro dikenal sebagai diplomat senior dengan pengalaman panjang di berbagai posisi strategis. Sebelum menjabat sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, ia pernah mengemban tugas sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
Pengalaman lintas kawasan dan isu tersebut menjadi modal penting bagi Sidharto dalam memimpin Dewan HAM PBB, lembaga yang kerap berada di pusat perdebatan global terkait konflik, kebebasan sipil, diskriminasi, hingga keadilan sosial.
Tugas Strategis sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026, Sidharto akan menggantikan Jurg Lauber dari Swiss, yang menjabat pada periode 2025. Dalam perannya, ia akan memimpin tiga sesi utama Dewan HAM PBB yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Februari, Juni, dan September 2026.
Tak hanya memimpin sidang, Presiden Dewan HAM PBB juga memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi proses Universal Periodic Review (UPR), mekanisme peninjauan berkala terhadap rekam jejak hak asasi manusia seluruh negara anggota PBB. UPR menjadi instrumen krusial untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam praktik HAM di berbagai belahan dunia.
Baca Juga:
- Waspada Super Flu! Rano Karno Ingatkan Warga Jakarta Tetap Jaga Kesehatan
- Inilah 5 Cara Memilih Ikan Segar dipasar untuk Pemula
- JKT48 Tegas Lawan Penyalahgunaan AI, Tegaskan Idol Bukan Objek dan Rasa Aman Tak Bisa Ditawar
Komitmen Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia
Dalam pernyataan resminya usai dikonfirmasi sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026, Sidharto menegaskan bahwa Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut berdiri 20 tahun lalu, termasuk pada masa pendahulunya, Komisi Hak Asasi Manusia PBB.
Ia menekankan bahwa langkah Indonesia untuk mengambil peran kepemimpinan ini berakar kuat pada nilai-nilai Konstitusi 1945. Menurutnya, konstitusi Indonesia secara jelas mengamanatkan kontribusi aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pernyataan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya menjadi peserta pasif dalam forum internasional, tetapi juga siap memikul tanggung jawab lebih besar dalam menjaga tatanan global yang adil dan beradab.
Makna Strategis bagi Indonesia di Panggung Global
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 menjadi tonggak penting dalam diplomasi multilateral Indonesia. Posisi ini membuka ruang lebih luas bagi Indonesia untuk mendorong dialog konstruktif, memperkuat kerja sama internasional, serta menjembatani perbedaan pandangan antarnegara dalam isu HAM.
Di tengah dinamika global yang diwarnai konflik, krisis kemanusiaan, dan polarisasi politik, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang inklusif, seimbang, dan berorientasi pada solusi.
Bagi Urbie’s!, pencapaian ini bukan hanya soal prestise internasional, tetapi juga momentum refleksi tentang bagaimana Indonesia dapat terus memperkuat praktik hak asasi manusia di dalam negeri, sembari berkontribusi nyata bagi dunia. Tahun 2026 akan menjadi panggung penting, dan Indonesia kini berdiri di posisi sentral untuk ikut menentukan arah pembicaraan global tentang kemanusiaan.
 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.){kind=link}