Urbie's, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memenuhi target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
Artinya, masih terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp514 triliun yang harus dikumpulkan dalam dua bulan terakhir, yakni November dan Desember 2026.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia mengungkapkan bahwa pemerintah masih perlu mengoptimalkan penerimaan pajak agar target yang telah ditetapkan dalam APBN dapat tercapai hingga akhir tahun.
“Masih ada Rp 514 triliun yang harus dikumpulkan teman-teman pajak,” kata Suahasil.
Pemerintah Minta Dukungan Masyarakat untuk Penuhi Target Pajak
Untuk mengejar kekurangan penerimaan tersebut, pemerintah meminta dukungan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Suahasil, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam menjaga pembiayaan negara.
Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai belanja pemerintah, termasuk kebutuhan pembangunan dan penyediaan layanan publik.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk turut berkontribusi melalui pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya mohon dukungan dari masyarakat untuk kita mengumpulkan penerimaan pajak,” ujar Suahasil.
Baca Juga:
Penerimaan Pajak Jadi Penopang Belanja Negara
Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat.
Dengan target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun pada 2026, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mengoptimalkan penerimaan hingga penghujung tahun.
Bagi Urbie's, perkembangan penerimaan pajak ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kemampuan negara dalam membiayai pembangunan dan berbagai kebutuhan publik.
Dua bulan terakhir 2026 pun menjadi periode penting bagi pemerintah untuk mengejar sisa target penerimaan pajak yang masih harus dipenuhi.
