Hi Urbie's! Kalau ngomongin lingkungan, daratan dan laut sering kali dianggap sebagai dua dunia yang berbeda. Padahal, keduanya terhubung erat. Sampah dari daratan bisa mengalir ke sungai dan berakhir di laut, sementara kerusakan pesisir juga bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Karena itu, Kementerian PPN/Bappenas mendorong agar pengelolaan darat dan laut tidak lagi dilakukan secara terpisah. Pendekatan terpadu dinilai penting supaya pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, tetapi ekosistem dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam juga terlindungi.
Gagasan tersebut menjadi salah satu fokus dalam SOLUSI Day: Integrasi Darat dan Laut untuk Indonesia Tangguh dan Lestari yang digelar di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Forum ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, BUMN, pelaku usaha, asosiasi, mitra pembangunan, hingga organisasi masyarakat sipil. Tujuannya satu: mencari cara agar pengelolaan bentang darat dan laut bisa berjalan lebih nyambung, dari level kebijakan sampai ke lapangan.
Daratan dan Laut Saling Terhubung
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan pengelolaan sumber daya alam tidak bisa lagi dilakukan berdasarkan sekat-sekat sektor.
“Pengelolaan bentang darat dan laut tidak dapat dilakukan secara parsial. Keterhubungan antara ekosistem darat, pesisir, dan laut perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan.”
Menurut Teguh, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kuatnya pendekatan sektoral. Padahal, persoalan lingkungan dan ekonomi di satu wilayah bisa berdampak ke wilayah lain.
Pendekatan terpadu kemudian diharapkan bisa mempertemukan kepentingan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Termasuk dalam pengembangan komoditas yang mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Pendekatan semacam ini juga sejalan dengan arah pembangunan yang menempatkan ketahanan ekosistem, ekonomi hijau-biru, serta keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.
Ada Proyek SOLUSI di Tiga Provinsi
Salah satu upaya yang tengah berjalan adalah Proyek Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia atau SOLUSI.
Proyek ini merupakan kerja sama Indonesia dan Jerman yang diterapkan di tiga provinsi percontohan, yakni Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Tengah. Program tersebut berjalan pada periode 2023–2028 dengan melibatkan pemerintah nasional hingga daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam pelaksanaannya, SOLUSI mendorong pengelolaan ekosistem darat dan laut yang lebih terintegrasi, termasuk perlindungan dan pemulihan ekosistem, praktik usaha berkelanjutan, pengelolaan sampah, serta pengembangan pembiayaan inovatif.
Teguh melihat proyek ini sebagai salah satu cara menerjemahkan visi pembangunan ke aksi nyata di tingkat bentang alam.
Bukan cuma berhenti di dokumen perencanaan, pendekatan tersebut diharapkan bisa membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui investasi berdampak dan kemitraan antara pemerintah, swasta, serta komunitas.
Masalah di Darat Bisa Berujung ke Laut
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Permana Yudiarso menilai SOLUSI dapat membantu menyatukan perencanaan tata ruang dan pembangunan darat-laut sebagai satu kesatuan ekosistem.
Menurut dia, dampak aktivitas di darat terhadap laut bisa terlihat dari persoalan yang sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari: sampah.
Sampah yang tidak dikelola dengan baik di daratan dapat masuk ke sungai, kemudian terbawa ke wilayah pesisir dan memengaruhi ekosistem seperti mangrove.
Artinya, menjaga laut tidak cukup hanya dilakukan di garis pantai. Pengelolaan dari wilayah hulu juga punya peran penting.
Lima Dokumen Strategis Ikut Diluncurkan
SOLUSI Day juga menjadi momentum peluncuran lima dokumen kebijakan strategis yang mendukung integrasi pengelolaan darat dan laut.
Dokumen tersebut mencakup:
- indikator pengelolaan darat-laut terintegrasi;
- pengarusutamaan gender dalam keanekaragaman hayati;
- kajian pengembangan bioprospeksi di Indonesia;
- strategi nasional pendanaan inovatif; dan
- masterplan pengelolaan bentang darat dan laut Regional Padagimo di Sulawesi Tengah.
Indikator pengelolaan darat-laut terintegrasi dirancang sebagai alat evaluasi di tingkat nasional maupun subnasional. Isinya mencakup sejumlah aspek, mulai dari konektivitas darat-laut, tata kelola inklusif, pembangunan berkelanjutan, hingga ketahanan masyarakat dan ekosistem.
Sementara strategi pendanaan inovatif diarahkan untuk memperluas sumber pembiayaan, termasuk dengan menggabungkan dana publik dan swasta melalui skema sepertiblended finance.
Langkah ini penting karena program pengelolaan lingkungan membutuhkan pembiayaan jangka panjang dan tidak ideal jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah.
Bukan Cuma Soal Lingkungan, Tapi Juga Penghidupan
Program SOLUSI juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaan ekosistem.
SNV, salah satu mitra pelaksana, menjelaskan bahwa proyek ini berfokus pada pengurangan degradasi bentang darat dan laut, peningkatan ketahanan ekosistem, serta penguatan mata pencaharian masyarakat agar lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim.
Program tersebut antara lain mendorong rantai pasok yang inklusif dan berkelanjutan, kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat, pengelolaan sampah plastik, serta akses terhadap pembiayaan inovatif.
Dengan kata lain, menjaga alam tidak diposisikan sebagai aktivitas yang terpisah dari ekonomi masyarakat.
Justru, ekosistem yang sehat diharapkan bisa menjadi fondasi bagi mata pencaharian yang lebih tahan terhadap perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Pembiayaan Jadi Kunci Keberlanjutan
Persoalan berikutnya adalah bagaimana memastikan program tetap berjalan setelah proyek selesai.
Program Manager Proyek SOLUSI GIZ Indonesia & ASEAN sekaligus perwakilan Konsorsium SOLUSI Yuliana Cahya Wulan mengatakan tantangan pengelolaan bentang darat dan laut tidak mengenal batas administrasi maupun sektor.
Karena itu, kolaborasi diperlukan sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan penyusunan strategi keberlanjutan.
GIZ mencatat proyek yang dijalankan bersama mitra di tiga provinsi tersebut memang dirancang untuk memperkuat penggunaan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan bentang darat dan laut. Fokusnya mencakup perlindungan biodiversitas, tata kelola inklusif, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.GGIZ
Pengembangan sumber pembiayaan di luar APBN dan APBD pun menjadi salah satu perhatian.
Skemanya bisa mencakup pembiayaan hijau, pembiayaan biru, carbon finance, payment for environmental services, ESG financing,blended finance, kemitraan pemerintah-swasta, hingga pembiayaan filantropi.
Dari Dokumen ke Aksi di Lapangan
Green Growth Planning and Policy Specialist Landscape Alliance Feri Johana mengatakan proyek percontohan SOLUSI diarahkan agar hasil perencanaan tidak berhenti sebagai dokumen.
“Saat ini lewat projek percontohan di 3 provinsi kami ingin perencanaan tidak hanya sekadar menjadi ide atau gagasan dalam dokumen saja. Melainkan menjadi panduan pembangunan yang mampu memberikan dampak dan menyentuh masyarakat di tingkat tapak.”
Pendekatan inilah yang menjadi salah satu tantangan sekaligus tujuan utama program: bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan benar-benar terasa di lapangan.
Mulai dari petani, nelayan, komunitas lokal, pelaku usaha, sampai pemerintah daerah perlu punya ruang dalam proses tersebut.
Biodiversitas Bisa Jadi Peluang Ekonomi
Ada pula sisi lain yang ingin dikembangkan, yaitu pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui bioprospeksi.
Ide dasarnya sederhana: biodiversitas bukan hanya sesuatu yang harus dilindungi, tetapi juga bisaensinya bisa terkait pangan, bahan baku industri, produk kesehatan, hingga berbagai produk bernilai tambah menghasilkan nilai ekonomi jika dimanfaatkan secara bertanggung jawab.
Potensinya bisa terkait pangan, bahan baku industri, produk kesehatan, hingga berbagai produk bernilai tambah.
Namun, pemanfaatan tersebut tetap perlu memperhatikan daya dukung ekosistem dan memastikan manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu.
Karena itu, pengembangan bioprospeksi juga dikaitkan dengan pengetahuan masyarakat, kesetaraan, serta hak dan kepentingan komunitas yang hidup bergantung pada sumber daya alam.
Menjaga Alam Sekaligus Memperkuat Masyarakat
Country Director SNV Indonesia Putra Agung mengatakan pengembangan komoditas berkelanjutan melalui kemitraan dengan masyarakat menjadi salah satu pendekatan untuk menjaga keberlanjutan program setelah proyek berakhir pada 2028.
Harapannya, model yang dikembangkan tidak berhenti ketika periode proyek selesai, tetapi bisa terus digunakan untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.
Sementara itu, Project Manager SOLUSI Yayasan KEHATI Mohammad Korebima menyebut investasi hijau untuk implementasi proyek di tiga provinsi akan mencapai EUR2,8 juta hingga 2028. Investasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan ekosistem darat dan laut secara terpadu pada area kerja sekitar 28.000 hektare.
Area tersebut juga mencakup upaya perlindungan spesies endemik dan penting seperti lutung perak, tarsius, dugong, dan penyu.
Secara keseluruhan, arah SOLUSI cukup jelas: pembangunan tidak harus memilih antara ekonomi atau lingkungan.
Yang dicari justru model pembangunan yang memungkinkan keduanya berjalan beriringan—dengan ekosistem tetap terjaga, masyarakat mendapat manfaat ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara lebih kolaboratif.
Sebab pada akhirnya, daratan dan lautan memang bukan dua cerita yang berdiri sendiri. Apa yang terjadi di hulu bisa sampai ke laut, dan kondisi laut juga ikut menentukan kehidupan masyarakat di daratan.
