Hi Urbie’s! Kalau selama ini harga makanan di Jepang terasa makin bikin dompet berpikir dua kali, ada kabar yang cukup menarik dari Negeri Sakura. Pemerintah Jepang menyetujui paket reformasi pajak yang salah satu poin utamanya adalah memangkas pajak konsumsi makanan dan minuman nonalkohol dari 8 persen menjadi hanya 1 persen.
Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada April 2027 dan berlangsung selama dua tahun, sebagai bagian dari upaya pemerintah merespons tekanan kenaikan harga yang dirasakan masyarakat.
Buat warga lokal maupun wisatawan yang sering membeli makanan, bahan makanan, atau minuman nonalkohol selama berada di Jepang, perubahan tarif ini tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk diperhatikan.
Pajak Makanan Jepang Dipangkas dari 8 Persen Jadi 1 Persen
Selama ini, makanan dan minuman nonalkohol di Jepang dikenakan pajak konsumsi sebesar 8 persen dalam skema tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan tarif standar.
Mulai April 2027, tarif tersebut akan dipangkas menjadi 1 persen untuk periode dua tahun.
Artinya, setiap transaksi makanan dan minuman nonalkohol yang masuk dalam kategori kebijakan tersebut akan memiliki beban pajak yang jauh lebih kecil.
Sekilas, selisih 7 persen mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dihitung dari belanja rumah tangga dalam jumlah besar dan dilakukan berulang kali, dampaknya bisa terasa cukup signifikan.
Apalagi kebijakan ini muncul ketika masyarakat Jepang menghadapi tekanan dari kenaikan berbagai harga kebutuhan sehari-hari.
Bukan Sekadar Diskon, Ini Pemotongan Pajak yang Punya Sejarah
Ada satu hal yang membuat kebijakan ini semakin menarik.
Pemangkasan pajak konsumsi makanan tersebut disebut menjadi pemotongan tarif pertama sejak sistem pajak konsumsi Jepang diperkenalkan pada 1989.
Selama puluhan tahun, pajak konsumsi menjadi salah satu sumber penerimaan penting bagi pemerintah Jepang.
Karena itu, keputusan memangkas tarif makanan dari 8 persen menjadi 1 persen bukan sekadar perubahan angka di struk belanja, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan pendekatan pemerintah dalam menghadapi tekanan biaya hidup.
Dengan kata lain, pemerintah rela mengurangi sebagian penerimaan pajak untuk memberikan ruang bernapas lebih besar kepada masyarakat.
Pemerintah Siapkan Bantuan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Menengah
Pemotongan pajak makanan bukan satu-satunya bagian dari paket reformasi tersebut.
Pemerintah Jepang juga memasukkan skema bantuan berbasis pendapatan yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, yang dijadwalkan mulai tahun fiskal 2027.
Langkah ini membuat kebijakan tersebut memiliki dua sisi.
Di satu sisi, masyarakat mendapatkan pengurangan beban melalui tarif pajak konsumsi makanan yang lebih rendah, sementara di sisi lain kelompok masyarakat tertentu juga memperoleh dukungan berdasarkan kondisi pendapatan mereka.
Pemerintah Jepang sendiri diperkirakan harus menerima konsekuensi berupa berkurangnya penerimaan negara sekitar 10 triliun yen, atau sekitar Rp1.050 triliun berdasarkan angka konversi yang beredar.
Jumlah tersebut menunjukkan betapa besar skala kebijakan yang sedang disiapkan.
Baca juga:
- Purbaya Pastikan Pajak Mobil Listrik Tak Naik, Cuma Ubah Skema Pemungutan
- ChatGPT Kena Pajak! OpenAI Resmi Dipungut PPN oleh DJP
Toko dan Retailer Jepang Harus Bersiap Ubah Sistem Kasir
Bagi konsumen, perubahan pajak mungkin terlihat sederhana karena pada akhirnya hanya melihat angka di struk.
Namun bagi toko, supermarket, restoran, dan berbagai retailer, perubahan tarif pajak berarti pekerjaan teknis yang cukup besar.
Mesin kasir dan sistem pembayaran harus diperbarui agar mampu menerapkan tarif baru ketika kebijakan mulai berlaku.
Pemilik usaha juga perlu memastikan sistem pencatatan transaksi, harga, laporan penjualan, hingga administrasi pajak sudah mengikuti aturan baru.
Jadi, jauh sebelum April 2027 tiba, persiapan bisnis kemungkinan sudah harus dimulai.
Bagaimana Dampaknya untuk Wisatawan ke Jepang?
Nah, bagian ini mungkin yang paling menarik buat Urbie’s yang punya rencana liburan ke Jepang.
Wisatawan memang tetap perlu memperhatikan aturan mengenai jenis transaksi dan produk yang masuk dalam kategori makanan serta minuman nonalkohol. Namun apabila transaksi tersebut termasuk dalam cakupan tarif baru, pajak konsumsi yang lebih rendah secara teori bisa membuat total pengeluaran belanja makanan menjadi lebih ringan.
Meski begitu, jangan langsung membayangkan harga makanan di Jepang otomatis turun 7 persen.
Pasalnya, harga akhir yang dibayar konsumen tidak hanya ditentukan oleh pajak. Harga bahan baku, biaya distribusi, tenaga kerja, nilai tukar yen, serta keputusan masing-masing pelaku usaha juga dapat memengaruhi harga yang muncul di rak atau menu.
Jadi, pemotongan pajak bukan berarti semua makanan Jepang otomatis menjadi lebih murah 7 persen.
Jepang Pilih Pangkas Pajak di Tengah Tekanan Harga
Yang membuat kebijakan ini menarik adalah timing-nya.
Ketika kenaikan harga menjadi salah satu persoalan yang menekan daya beli masyarakat, pemerintah memilih menggunakan instrumen pajak untuk mengurangi beban konsumsi kebutuhan sehari-hari.
Buat Jepang, langkah ini juga menjadi perubahan penting karena pajak konsumsi selama ini memiliki posisi strategis dalam sistem penerimaan negara.
Mulai 2027 nanti, perhatian akan tertuju pada bagaimana toko dan retailer menjalankan tarif baru, bagaimana harga di tingkat konsumen berubah, serta apakah pengurangan pajak benar-benar terasa dalam pengeluaran rumah tangga.
Urbie’s, kalau kamu punya kesempatan belanja makanan di Jepang setelah kebijakan ini berlaku, kira-kira selisih pajak 7 persen bakal terasa signifikan nggak menurutmu?
