Hi Urbie’s!, belakangan kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ramai diperbincangkan. Di tengah berbagai spekulasi dan candaan yang beredar di media sosial, ada satu hal yang justru lebih penting untuk dipahami: apa yang sebenarnya terjadi pada pemerintahan jika seorang Wakil Presiden mengundurkan diri?

Sebelum membayangkan berbagai skenario, termasuk siapa yang akan menggantikan posisi tersebut, kita perlu memahami bahwa pengunduran diri pejabat negara bukan sekadar kabar politik. Ada prosedur konstitusional yang harus dijalankan.

Per 12 November 2026, laporan yang mengutip Reuters menyebut Gibran telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 11 November 2026. Ajudan Gibran, Budi Arie Setiadi, disebut menyampaikan informasi tersebut kepada Reuters. Dua sumber di majelis tinggi juga menyebut surat pengunduran diri akan disampaikan kepada MPR pada Kamis pagi.

Laporan tersebut mengaitkan kabar ini dengan sorotan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Namun, ada satu hal yang perlu digarisbawahi: pernyataan politik tidak otomatis membuat jabatan Wakil Presiden kosong. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa proses pengunduran diri secara konstitusional dimulai ketika surat tertulis disampaikan kepada MPR.

Jadi, apa saja yang perlu kamu ketahui jika Wakil Presiden benar-benar mundur?

Urbanvibes Ads banner Pullman Central Park Jakarta Hotel

1. Presiden Tidak Otomatis Ikut Mundur

Ini mungkin salah satu kesalahpahaman yang paling sering muncul. Ketika Wakil Presiden mengundurkan diri, bukan berarti Presiden harus ikut meninggalkan jabatannya.

UUD 1945 mengatur situasi tersebut secara berbeda. Dalam Pasal 8 ayat (1), jika Presiden berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, Wakil Presiden menggantikan posisi Presiden sampai masa jabatan berakhir.

Sebaliknya, jika hanya Wakil Presiden yang mengundurkan diri, tidak ada aturan yang membuat Presiden otomatis kehilangan jabatannya.

Artinya, pemerintahan tetap berjalan dan Presiden tetap menjalankan tugasnya. Kekosongan hanya terjadi pada posisi Wakil Presiden.

2. Penggantinya Bukan Dipilih Lewat Pemilu Ulang

Kalau posisi Wakil Presiden kosong, apakah masyarakat harus kembali datang ke tempat pemungutan suara?

Jawabannya: tidak.

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sudah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam aturan tersebut, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Menariknya, masyarakat tidak memilih langsung melalui pemilu ulang. Prosesnya melibatkan dua lembaga dengan kewenangan berbeda.

Presiden mengusulkan dua nama calon, sedangkan MPR memilih satu di antaranya untuk menjadi Wakil Presiden.

Jadi, Presiden tidak bisa langsung menunjuk satu orang berdasarkan keputusannya sendiri.

3. MPR yang Punya Hak Memilih, Presiden Hanya Mengusulkan Dua Nama

Biar tidak tertukar, pembagian kewenangannya cukup sederhana.

Presiden bertugas mengajukan dua kandidat kepada MPR. Setelah itu, MPR menggelar sidang untuk menentukan siapa yang akan mengisi posisi Wakil Presiden.

Mekanisme ini juga pernah ditegaskan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Presiden tidak memiliki kewenangan untuk langsung menunjuk satu orang sebagai pengganti Wakil Presiden.

Dengan kata lain, prosesnya bukan seperti mengganti posisi dalam sebuah organisasi yang bisa diputuskan oleh satu orang pimpinan. Ada mekanisme konstitusional yang harus dilewati.

Baca juga:

4. Ada Proses Administrasi dan Batas Waktu 60 Hari

Pengisian jabatan Wakil Presiden juga tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui.

Pertama, Wakil Presiden menyampaikan surat pengunduran diri secara tertulis kepada MPR.

Setelah menerima surat tersebut, MPR memberitahukan Presiden dan meminta dua nama calon pengganti beserta dokumen persyaratannya.

Berikutnya, Presiden mengusulkan dua kandidat. MPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu nama.

Berdasarkan Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya, Presiden mengusulkan dua calon berikut kelengkapan persyaratan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan MPR akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden dan dilantik untuk mendampingi Presiden hingga akhir masa jabatan yang sedang berjalan.

Ada satu detail yang juga perlu diperhatikan: batas waktu 60 hari memiliki perbedaan penjelasan mengenai titik awal penghitungannya. UUD 1945 menyebut sidang MPR diselenggarakan paling lambat 60 hari, sementara Yusril menjelaskan penghitungan dilakukan sejak MPR menerima surat pengajuan dari Presiden. Karena itu, jadwal resmi dan penjelasan MPR penting untuk diikuti.

5. Wakil Presiden Pengganti Tidak Mendapat Masa Jabatan Baru Lima Tahun

Ini juga penting untuk dipahami. Orang yang terpilih sebagai pengganti tidak otomatis memperoleh masa jabatan baru selama lima tahun.

Wakil Presiden baru hanya melanjutkan sisa masa jabatan yang sedang berlangsung.

Artinya, posisi tersebut bukan awal dari periode pemerintahan baru, melainkan pengisian jabatan yang kosong agar struktur kepemimpinan negara tetap berjalan.

Calon pengganti juga harus memenuhi persyaratan konstitusional untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, termasuk ketentuan kewarganegaraan, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani menjalankan tugas.

Jadi, Apa Dampaknya bagi Masyarakat?

Urbie’s!, hal paling penting dari kabar pengunduran diri Wakil Presiden bukan sekadar siapa yang akan menggantikannya atau bagaimana dinamika politik di balik keputusan tersebut.

Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana negara memastikan pemerintahan tetap berjalan, proses pergantian jabatan berlangsung sesuai konstitusi, dan setiap lembaga menjalankan kewenangannya tanpa melampaui aturan.

Kita juga perlu membedakan pengunduran diri dengan pemakzulan. Pengunduran diri merupakan keputusan yang disampaikan secara tertulis oleh pejabat bersangkutan. Sementara itu, pemakzulan atau pemberhentian melalui mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945 melibatkan proses di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Jadi, kalau kabar Wakil Presiden mundur benar-benar berujung pada kekosongan jabatan, bukan berarti pemerintahan langsung berhenti atau masyarakat harus kembali mengikuti pemilu.

Ada prosedur yang sudah disiapkan konstitusi. Dan sebagai warga negara, memahami prosedur tersebut jauh lebih penting daripada sekadar ikut ramai membicarakan kabarnya di media sosial.

Perjelas status kabar pengunduran diriBuat pembuka lebih kuat untuk Gen Z