Australia kini tengah mempertimbangkan langkah besar yang bisa mengubah cara anak-anak berinteraksi di dunia maya. Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan rencana uji coba verifikasi usia untuk membatasi penggunaan media sosial oleh anak-anak. Menurut @aljazeeraenglish, undang-undang yang diusulkan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan fisik dan mental remaja, dengan usulan batas usia minimum antara 14 hingga 16 tahun.
Keputusan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran yang diungkapkan oleh banyak orang tua tentang dampak platform seperti Instagram dan TikTok terhadap anak-anak mereka. Albanese mencerminkan kekhawatiran tersebut, dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi generasi muda.
Kritik Larangan Penggunaan Media Sosial
Namun, rencana ini tidak lepas dari kritik. Daniel Angus dari Queensland University of Technology (@qutrealworld) berpendapat bahwa larangan ini merupakan “distraksi yang salah arah” dan dapat merugikan anak-anak dengan membatasi koneksi sosial mereka secara online. Angus menganggap bahwa perhatian seharusnya difokuskan pada perbaikan kualitas konten di platform tersebut, bukan pada pelarangan akses.
Baca juga:
- Maroon 5 Bakal Mengguncang Jakarta di Awal 2025: Siapkan Diri untuk Konser Spektakuler!
- Comeback solo Jennie BLACKPINK, Gabung Columbia Records!
- Asuka Saito Nogizaka46: Dari Idol Cantik Jadi Aktris Berbakat, Siapa Sangka?
Apakah Langkah Ini Bisa Diadopsi oleh Indonesia?
Melihat isu penggunaan media sosial ini, pertanyaan besar yang muncul adalah: apakah Indonesia bisa mengadopsi langkah larangan penggunaan media sosial untuk anak? Dengan pertumbuhan pengguna media sosial yang pesat di tanah air, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, pemerintah Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan kebijakan serupa untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif media sosial.
Namun, tantangan utama yang mungkin dihadapi adalah bagaimana menerapkan verifikasi usia yang efektif dan mengatasi kemungkinan dampak negatif dari pembatasan akses. Indonesia memiliki keberagaman dan dinamika sosial yang unik, sehingga kebijakan semacam ini perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kualitas konten dan literasi digital juga harus menjadi bagian dari solusi, agar anak-anak dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan aman.
Di tengah perdebatan ini, baik Australia maupun Indonesia menghadapi dilema besar: bagaimana melindungi generasi muda tanpa mengorbankan hak mereka untuk terhubung dan mengakses informasi. Apakah langkah Australia ini akan menjadi model bagi negara lain, termasuk Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab, namun jelas bahwa perlindungan anak di dunia digital khususnya dalam penggunaan media sosial adalah isu yang memerlukan perhatian dan solusi yang cermat.
