Hi Urbie’s! Isu soal hilangnya IGRS dari Steam masih jadi perbincangan hangat di kalangan gamer Indonesia. Di tengah polemik tersebut, Anies Baswedan ikut buka suara dan memberikan perspektif yang cukup dalam—bukan sekadar soal game, tapi juga soal bagaimana negara seharusnya hadir dalam ekosistem digital.
Lewat pernyataannya, Anies menyoroti bahwa sistem seperti IGRS seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, melainkan menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan bagi masyarakat.
Pernah Terlibat dalam Inisiasi Awal
Dalam pernyataannya, Anies mengungkap bahwa dirinya pernah terlibat langsung dalam diskusi awal terkait sistem rating game di Indonesia bersama pemerintah, khususnya saat masih berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Hal ini menunjukkan bahwa IGRS bukanlah sistem yang hadir secara instan. Ada proses panjang yang melibatkan berbagai pihak sejak awal pembentukannya. Namun dalam implementasinya, sistem ini justru menuai kritik, terutama dari komunitas gamer yang merasa rating yang diberikan tidak akurat dan membingungkan.
Dua Pendekatan Melindungi Anak
Anies menjelaskan bahwa dalam melindungi anak dari konten digital, terdapat dua pendekatan utama.
Pendekatan pertama adalah menciptakan lingkungan yang “steril” melalui sensor dan pembatasan. Ini adalah metode yang fokus pada kontrol akses terhadap konten.
Namun pendekatan kedua yang ia tekankan adalah membangun “imunitas” pada anak dan keluarga. Artinya, memberikan kemampuan kepada anak untuk memahami, memilih, dan melindungi diri sendiri dari konten digital yang tidak sesuai.
Menurutnya, pendekatan ini jauh lebih berdampak dan berkelanjutan karena tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesadaran individu.
IGRS Sebagai Alat Edukasi
Dalam konteks ini, Anies menilai bahwa IGRS seharusnya berfungsi sebagai alat bantu bagi orang tua. Sistem rating game idealnya memberikan informasi yang jelas untuk membantu keluarga dalam mengambil keputusan.
Bukan sebaliknya, menjadi alat sensor yang membatasi akses secara sepihak.
Pandangan ini menjadi relevan di tengah kritik terhadap implementasi IGRS di Steam sebelumnya, yang dinilai tidak sejalan dengan standar global seperti PEGI.
Baca Juga:
- Meta & YouTube Digugat karena Bikin Kecanduan, Pengadilan AS Putuskan Ganti Rugi Rp100 Miliar
- Disney Siapkan Film Live-Action “Stepsisters”, Fokus pada Saudara Tiri Cinderella
- Dua Restoran Indonesia Masuk 50 Daftar Restoran Terbaik di Asia 2026
Dorongan Kolaborasi dengan Komunitas
Salah satu poin penting dari pernyataan Anies adalah perlunya kolaborasi antara pemerintah dan komunitas game.
Ia menyarankan agar pemerintah tidak berjalan sendiri, melainkan bekerja sama dengan komunitas yang lebih memahami industri ini. Bahkan, ia menyebut bahwa akan lebih baik jika komunitas diberikan ruang untuk menjalankan sistem tersebut, dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator.
Pendekatan ini mencerminkan model kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif, yang dinilai lebih relevan di era digital saat ini.
Kritik terhadap Pendekatan Top-Down
Anies juga menegaskan bahwa memiliki kewenangan tidak otomatis berarti memiliki pemahaman terbaik. Pernyataan ini bisa dimaknai sebagai kritik terhadap pendekatan top-down dalam pembuatan kebijakan.
Tanpa melibatkan pihak yang benar-benar memahami ekosistem, kebijakan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Relevansi di Tengah Polemik IGRS
Pernyataan ini muncul di saat yang tepat, ketika IGRS sedang menjadi sorotan setelah hilang dari Steam tanpa penjelasan resmi.
Banyak gamer berharap jika sistem ini kembali, implementasinya bisa lebih matang, transparan, dan sesuai dengan ekspektasi pengguna.
Antara Regulasi dan Pemberdayaan
Urbie’s, isu ini sebenarnya lebih luas dari sekadar game. Ini tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara regulasi dan pemberdayaan di dunia digital.
Di satu sisi, perlindungan terhadap anak tetap penting. Namun di sisi lain, pendekatan yang terlalu membatasi justru bisa menjadi kontraproduktif.
Melalui pernyataannya, Anies memberikan sudut pandang bahwa solusi terbaik bukanlah kontrol penuh, melainkan pemberdayaan.
Karena pada akhirnya, seperti yang ia sampaikan—IGRS selayaknya menjadi alat pemberdayaan, bukan pembatasan.
