Hi Urbie’s!, pernah mengambil cuti bersama saat Lebaran atau Natal, tetapi saldo cuti tahunan di kantor justru berkurang? Situasi seperti ini selama ini cukup familiar bagi pekerja di Indonesia. Namun, ketentuan baru dalam Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa perubahan penting terkait hak cuti karyawan.
Mulai 28 Oktober 2026, UU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku dan mengatur bahwa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja apabila diterapkan perusahaan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 118 ayat (6).
Perubahan tersebut menjadi kabar penting bagi pekerja yang mulai merencanakan liburan akhir tahun maupun periode libur panjang pada tahun berikutnya.
Cuti Bersama Biasanya Diterapkan Saat Lebaran hingga Natal
Di Indonesia, cuti bersama umumnya ditetapkan pemerintah berdekatan dengan hari libur nasional atau perayaan keagamaan. Beberapa periode yang sering memiliki cuti bersama antara lain Idulfitri, Natal, Tahun Baru, serta hari besar lainnya sesuai kalender pemerintah.
Penetapan cuti bersama biasanya dilakukan melalui keputusan bersama sejumlah kementerian. Kalender tersebut kemudian menjadi acuan bagi instansi pemerintah dan perusahaan dalam mengatur periode libur.
Misalnya, ketika cuti bersama ditetapkan menjelang Idulfitri, pekerja dapat menikmati periode libur yang lebih panjang karena berdekatan dengan akhir pekan dan hari libur nasional. Situasi serupa juga dapat terjadi pada periode Natal dan Tahun Baru.
Namun, perlu dipahami bahwa tanggal cuti bersama pemerintah tidak selalu berarti seluruh perusahaan swasta otomatis tutup. Pelaksanaan cuti bersama di perusahaan swasta tetap perlu memperhatikan kebijakan dan pengaturan operasional perusahaan.
Apa yang Berubah dalam Aturan Cuti Bersama?
Perubahan pentingnya terletak pada pengaruh cuti bersama terhadap saldo cuti tahunan pekerja.
Dalam ketentuan sebelumnya, cuti bersama di perusahaan dapat menjadi bagian dari cuti tahunan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/XII/2024, pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja. Jika pekerja mengambil cuti bersama, hak cuti tahunannya berkurang. Sebaliknya, pekerja yang tetap bekerja tidak kehilangan hak cuti tahunan.
Kini, UU No. 27 Tahun 2026 mengatur bahwa apabila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh.
Artinya, pekerja tidak perlu menganggap hari cuti bersama pemerintah sebagai pengurang otomatis dari jatah cuti tahunan yang dimiliki.
Baca juga:
- Sering Lembur? Begini Cara Menghitung Upah dan Mengecek Apakah Bayaran di Slip Gaji Sudah Sesuai
- Kalender Libur 2027 Resmi Ditetapkan! Ada 18 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama
Bagaimana dengan Perusahaan Swasta?
Bagi pekerja swasta, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ketentuan baru tersebut secara spesifik mengatur pelaksanaan cuti bersama pemerintah yang diterapkan perusahaan. Karena itu, pekerja tetap perlu memperhatikan kebijakan internal perusahaan, pengaturan jadwal kerja, serta ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
Perusahaan yang memiliki operasional selama periode libur, misalnya sektor pelayanan, transportasi, kesehatan, atau layanan publik tertentu, juga dapat memiliki pengaturan kerja tersendiri agar kegiatan tetap berjalan.
Dengan demikian, cuti bersama bukan berarti seluruh pekerja pasti libur pada tanggal yang sama. Namun, ketika perusahaan menerapkan cuti bersama pemerintah, hak cuti tahunan pekerja tidak boleh dikurangi berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (6) UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Cuti Tahunan Tetap Minimal 12 Hari Kerja
Selain ketentuan cuti bersama, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur hak cuti tahunan.
Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut berhak memperoleh cuti tahunan minimal 12 hari kerja. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 118 ayat (5).
Pelaksanaan cuti tahunan selanjutnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Jadi, cuti bersama pemerintah dan cuti tahunan merupakan dua hal yang berbeda. Cuti bersama berkaitan dengan kalender libur yang ditetapkan pemerintah, sedangkan cuti tahunan merupakan hak pekerja yang diperoleh setelah memenuhi masa kerja tertentu.
Siapkan Kalender Liburan, Jangan Lupa Cek Hak Cuti
Urbie’s!, perubahan aturan ini menjadi hal yang patut diperhatikan saat mulai menyusun rencana liburan, terutama menjelang periode Lebaran, Natal, atau Tahun Baru.
Mulai berlakunya UU No. 27 Tahun 2026 pada 28 Oktober 2026 juga membuat ketentuan ini relevan untuk periode cuti bersama berikutnya. Jika perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja.
Karena itu, sebelum mengajukan cuti atau merencanakan perjalanan panjang, penting untuk memahami kalender resmi pemerintah sekaligus memastikan kebijakan perusahaan berjalan sesuai ketentuan terbaru.
Liburan panjang bukan berarti jatah cuti tahunan harus ikut menipis.
