Hi Urbie’s!, pernah merasa jatah cuti tahunan berkurang setelah perusahaan menerapkan cuti bersama saat Lebaran, Natal, atau Tahun Baru? Kebijakan tersebut kini memiliki aturan baru yang perlu diketahui pekerja di Indonesia.
Melalui Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pemerintah mengatur bahwa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat dan diterapkan perusahaan tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) UU No. 27 Tahun 2026. Undang-undang tersebut telah disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, serta mulai berlaku pada tanggal yang sama.
Perubahan ini menjadi kabar penting bagi pekerja yang selama ini harus mempertimbangkan saldo cuti tahunan ketika perusahaan menerapkan libur bersama. Lantas, bagaimana aturan barunya dan apa yang harus dilakukan jika perusahaan masih memotong jatah cuti?
Cuti Bersama Pemerintah Tidak Lagi Mengurangi Cuti Tahunan
Dalam Pasal 118 ayat (6) UU No. 27 Tahun 2026 disebutkan bahwa apabila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh.
Artinya, ketika perusahaan mengikuti jadwal cuti bersama resmi pemerintah, hari libur tersebut tidak boleh otomatis dibebankan ke saldo cuti tahunan karyawan.
Aturan ini berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya berlaku. Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/XII/2024, cuti bersama di perusahaan disebut sebagai bagian dari cuti tahunan dan pelaksanaannya bersifat fakultatif atau pilihan berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja. Jika pekerja mengambil cuti bersama, hak cuti tahunannya berkurang.
Kini, ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2026 memberikan pengaturan baru untuk cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan demikian, perusahaan perlu menyesuaikan penerapan dan pencatatan cuti karyawan dengan ketentuan terbaru tersebut.
Kapan Cuti Bersama Biasanya Diterapkan Perusahaan?
Di Indonesia, cuti bersama umumnya ditetapkan berdekatan dengan hari libur nasional dan perayaan keagamaan. Beberapa periode yang sering memiliki cuti bersama adalah Idulfitri, Natal, Tahun Baru, serta hari besar lainnya sesuai kalender pemerintah.
Penetapan tanggalnya dilakukan melalui keputusan bersama menteri terkait yang menjadi acuan kalender hari libur nasional dan cuti bersama.
Namun, pekerja perlu memahami bahwa tidak semua perusahaan otomatis menghentikan operasional pada tanggal cuti bersama. Perusahaan dengan layanan yang harus tetap berjalan, seperti rumah sakit, transportasi, perbankan, dan layanan publik lainnya, dapat mengatur jadwal kerja sesuai kebutuhan operasional.
Hal yang perlu diperhatikan adalah ketentuan Pasal 118 ayat (6) secara spesifik membahas cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat dan diterapkan perusahaan. Karena itu, hari libur kolektif yang ditentukan sendiri oleh perusahaan di luar kalender cuti bersama pemerintah perlu dilihat berdasarkan dasar kebijakan dan aturan internal yang berlaku.
Pekerja Tetap Berhak atas Minimal 12 Hari Cuti Tahunan
Selain mengatur cuti bersama, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga menjamin hak cuti tahunan pekerja.
Berdasarkan Pasal 118 ayat (5), pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus berhak memperoleh cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja.
Sementara itu, Pasal 118 ayat (7) menjelaskan bahwa pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Dengan demikian, hak cuti tahunan tetap memiliki ketentuan tersendiri. Cuti bersama pemerintah yang diterapkan perusahaan tidak boleh mengurangi jatah minimal tersebut.
Baca juga:
- Sering Lembur? Begini Cara Menghitung Upah dan Mengecek Apakah Bayaran di Slip Gaji Sudah Sesuai
- Kalender Libur 2027 Resmi Ditetapkan! Ada 18 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama
Jika Perusahaan Masih Memotong Cuti Tahunan, Apa yang Harus Dilakukan?
Meski ketentuan baru sudah berlaku, pekerja mungkin masih menemukan saldo cuti tahunan yang berkurang setelah perusahaan menerapkan cuti bersama. Jika mengalaminya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan.
1. Periksa catatan saldo cuti
Cek kembali saldo cuti tahunan melalui sistem HR, aplikasi internal, atau catatan administrasi perusahaan. Simpan bukti yang menunjukkan tanggal cuti bersama dan jumlah hari cuti yang dipotong.
2. Minta penjelasan tertulis kepada HRD
Hubungi bagian HRD atau personalia untuk menanyakan alasan pemotongan. Sampaikan bahwa Pasal 118 ayat (6) UU No. 27 Tahun 2026 mengatur cuti bersama pemerintah yang diterapkan perusahaan tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja.
3. Ajukan permintaan koreksi
Jika pemotongan dilakukan terhadap cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat, pekerja dapat meminta perusahaan memeriksa kembali pencatatan saldo cuti dan mengembalikan hak cuti yang terpotong apabila tidak sesuai ketentuan.
Sebaiknya ajukan permintaan tersebut secara tertulis agar terdapat dokumentasi komunikasi antara pekerja dan perusahaan.
4. Periksa perjanjian kerja dan peraturan perusahaan
Baca kembali perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Langkah ini penting untuk memastikan apakah hari libur yang dimaksud merupakan cuti bersama pemerintah atau kebijakan libur internal perusahaan.
5. Tempuh jalur penyelesaian jika tidak ada kesepakatan
Apabila persoalan tidak terselesaikan melalui komunikasi dengan HRD, pekerja dapat menempuh perundingan bipartit dengan perusahaan. Jika perselisihan hak masih berlanjut, pekerja dapat meminta bantuan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Perusahaan Bisa Dikenakan Sanksi Jika Tidak Memberikan Hak Cuti
UU No. 27 Tahun 2026 juga mengatur sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memberikan waktu istirahat dan cuti sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 118 ayat (1), ayat (2), atau ayat (5).
Ketentuan sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 282 ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. Apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, Pasal 282 ayat (2) mengatur denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
Meski demikian, penerapan sanksi tetap harus melalui proses hukum dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku. Pemotongan saldo cuti tidak serta-merta berarti perusahaan otomatis dijatuhi pidana.
Urbie’s!, perubahan aturan ini menjadi pengingat bahwa cuti bukan sekadar fasilitas tambahan dari perusahaan, melainkan hak pekerja yang dilindungi undang-undang. Jadi, ketika perusahaan menerapkan cuti bersama resmi pemerintah, pastikan jatah cuti tahunanmu tetap tercatat sesuai ketentuan terbaru.
